Para wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka menyepakati pengaturan keamanan baru dan suatu proses konsultasi demokratis, yang mencerminkan komitmen mereka untuk mencari suatu penyelesaian damai dan demokratis bagi konflik di Aceh.

Hal tersebut telah dicapai melalui perundingan langsung dalam pertemuan pertama "Joint Council on Political Dialogue" (Dewan Gabungan mengenai Dialog Politik) di Swiss pada tanggal 15 dan 16 Februari 2001.

Dewan Gabungan mencatat bahwa, meskipun kekerasan terus berlanjut selama satu bulan masa moratorium yang disepakati pada bulan Januari, jumlah insiden kekerasan di Aceh pada kenyataannya telah menurun dari 259 pada bulan sebelumnya menjadi 58.  Mereka sangat terdorong oleh pertemuan yang terjadi untuk pertama kalinya di antara para komandan lapangan dari kedua belah pihak di Banda Aceh pada tanggal 9 dan 10 Februari.  Pertemuan tersebut telah menghasilkan suatu kesepakatan yang detail dan praktikal untuk mengurangi kekerasan di antara pasukan mereka.  Pertemuan itu juga membentuk suatu "hot line" untuk kontak pada tingkat operasional yang paling tinggi guna mencegah terjadinya insiden kekerasan; "hot line" tersebut sejak dibentuknya telah banyak digunakan.

Moratorium kekerasan, yang berakhir pada 15 Februari, telah digantikan dengan pengaturan keamanan baru untuk lebih mengurangi lagi tingkat kekerasan.  Pengaturan keamanan tersebut akan berlanjut tanpa batas waktu, dengan review secara berkala.  Dewan Gabungan memberikan otorisasi bagi pertemuan-pertemuan reguler di antara para komandan pada semua tingkatan di Aceh serta perluasannya untuk mencakup baik POLRI dan TNI maupun para komandan operasional Gerakan Aceh Merdeka.

Dewan Gabungan juga menyepakati untuk mengadakan serangkaian konsultasi pendahuluan dan informal sebagai bagian dari suatu proses konsultasi politik demokratis yang lebih luas di Aceh, yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat mengenai isu-isu yang menyangkut masa depan mereka.

Pertemuan Dewan Gabungan ini menunjukkan keberlanjutan dari suatu proses jangka panjang dialog politik dan pembentukan rasa saling percaya (confidence building), yang dimaksudkan untuk mencapai suatu penyelesaian damai bagi situasi di Aceh.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi: